Niko Prayoga
IDXChannel—Kementerian Komunikasi dan Digital mengungkap daftar 22 produk layanan dan fitur digital (PLF) yang berisiko tinggi sebagai bagian dari hasil evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak atau PP TUNAS selama enam bulan.
Hasil evaluasi tersebut diungkapkan dalam Konferensi Pers Progres Implementasi PP Tunas di Kantor Komdigi, Jakarta Pusat, pada Senin, 14 September 2026.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan bahwa evaluasi tersebut berfungsi untuk memastikan kewajiban perlindungan anak tidak hanya sekadar dijalankan secara administratif, melainkan diwujudkan secara konkret oleh penyelenggara platform digital.
“Enam bulan ini menjadi tahap penting untuk melihat apakah kewajiban perlindungan anak benar-benar dijalankan oleh platform. Kami melihat ada platform yang sudah mengambil langkah konkret, tetapi masih ada yang perlu memenuhi kewajibannya,” kata Meutya dalam keterangan resminya, dikutip Rabu (16/9/2026).
Dari hasil evaluasi sendiri, kewajiban perlindungan anak yang diterapkan nampak mulai terukur dari proses penilaian mandiri atau self-assessment, verifikasi dan penetapan profil risiko Produk, Layanan, dan Fitur (PLF), hingga penerapan langkah dan fitur perlindungan anak pada sejumlah platform digital.
