Rohman Wibowo
"Kesenjangan aturan dan fakta lapangan membuat ekosistem berjalan tidak wajar, sehingga ketika kekhawatiran investabilitas ini terbuka, modal langsung kabur menghindari pasar yang dinilai tidak jujur," katanya.
Berbagai pembenahan formal yang dijalankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), seperti ketentuan batasan free float dan kewajiban pengungkapan pemegang saham di atas satu persen, dinilai belum memberi dampak positif yang berkelanjutan pada fungsi pasar harian.
Tekanan hebat di bursa ini pun dipandang bukan sekadar persoalan teknis pelepasan portofolio saham, melainkan peringatan dini bagi stabilitas ekonomi politik nasional secara menyeluruh.
Didik menganalogikan kondisi pasar modal saat ini seperti indikator alami hayati yang mendeteksi polusi lingkungan sejak dini. "Pasar modal seumpama kerang laut yang paling awal mendeteksi kerusakan lingkungan, sehingga guncangan saat ini merupakan alarm bahaya bagi ekonomi politik Indonesia yang tidak boleh dianggap enteng," ujar Didik.
Krisis kepercayaan yang dipicu dugaan pengawasan bursa yang ditingkahi kepentingan politik kini berisiko mengerek biaya modal perusahaan (cost of capital) sekaligus melumpuhkan kapasitas bursa dalam mendanai industri nasional.
Untuk menegakkan kembali hukum besi pasar, pemerintah bersama OJK, Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) didesak segera menyatukan data kepemilikan demi membongkar konsentrasi ekstrem dan menindak transaksi manipulatif.
Didik menekankan pembentukan harga saham di pasar harus mencerminkan sistem yang berintegritas dan terlindungi oleh penegakan hukum yang adil.
"Otoritas harus melakukan audit internal dan menyatukan data untuk membongkar konsentrasi kepemilikan ekstrem serta transaksi terkoordinasi, demi memastikan harga yang terbentuk benar-benar merefleksikan sistem yang dipercaya," ujarnya.
(Dhera Arizona)
