Iqbal Dwi Purnama
IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Self-Regulatory Organizations (SRO) pasar modal menggelar dialog dengan sejumlah pelaku pasar, termasuk analis, ekonom, dan financial influencer (finfluencer), untuk membahas perkembangan pasar modal Indonesia serta menghimpun masukan guna memperkuat integritas dan kepercayaan investor.
Dialog tersebut berlangsung di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Minggu (18/10/2026). Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya OJK dan SRO untuk memperkuat komunikasi dengan para pemangku kepentingan di tengah dinamika pasar modal terkini.
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, dialog terbuka dan konstruktif diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai masukan serta aspek yang perlu mendapat perhatian dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal.
Menurut dia, regulator tidak hanya bertugas menyampaikan kebijakan kepada pelaku pasar, tetapi juga perlu mendengarkan pandangan dan masukan dari berbagai pihak sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat pasar modal domestik.
"Regulator tidak hanya hadir untuk menyampaikan kebijakan kepada pelaku pasar. Kami justru ingin mendengar masukan dan pandangan secara terbuka, termasuk berbagai hal yang mungkin belum kami ketahui. Masukan tersebut penting untuk memperkuat langkah kita bersama dalam mengembangkan dan memperkuat pasar modal dalam negeri," ujar Friderica dalam keterangan tertulis, Minggu (18/10/2026).
Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menegaskan, OJK bersama SRO dan pelaku pasar modal berkomitmen melanjutkan serta memperkuat implementasi Aksi Percepatan Reformasi Integritas Pasar Modal Indonesia.
Langkah reformasi tersebut mencakup penguatan transparansi pasar serta komunikasi dengan penyedia indeks global dan investor. Upaya ini juga dilakukan untuk menindaklanjuti berbagai masukan terhadap kondisi dan tata kelola pasar modal Indonesia.
Hasan menambahkan, penguatan integritas pasar modal turut dilakukan melalui penegakan hukum yang terukur. Pada 16 Oktober 2026, OJK mengumumkan pengenaan sanksi administratif berupa denda dengan total Rp2,1 triliun terhadap pihak-pihak terkait pelanggaran di pasar modal.
Dia menegaskan, pengenaan sanksi tersebut merupakan bagian dari proses pemeriksaan yang telah dilakukan OJK dan bukan semata-mata respons terhadap dinamika pasar terkini.
"Pasar modal kita adalah rumah dan milik kita bersama. Berbagai tekanan yang dihadapi perlu kita respons dengan solusi yang konstruktif. Dalam kondisi ini, kita harus bersama-sama dan bersatu untuk memberikan respons yang terukur, serta menghadirkan fakta dan rasionalitas sebagai penyeimbang sentimen pasar," kata Hasan.
Menurut Hasan, masukan dari analis, ekonom, dan finfluencer diperlukan untuk menghasilkan rekomendasi yang objektif serta berbasis fakta. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat segera ditindaklanjuti oleh OJK dan SRO untuk memperkuat pasar modal Indonesia.
Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dinilai semakin penting seiring dengan meluasnya basis investor di pasar modal domestik. Penyampaian informasi yang objektif dan komunikasi yang konstruktif menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat.
Direktur Pengembangan BEI Iding Pardi mengatakan, penguatan transparansi menjadi salah satu fokus utama reformasi pasar modal Indonesia.
Upaya tersebut dilakukan melalui perluasan keterbukaan informasi mengenai kepemilikan saham, klasifikasi investor, serta konsentrasi kepemilikan saham. Menurut Iding, cakupan keterbukaan informasi tersebut mendapat pengakuan dan apresiasi positif dari berbagai pihak.
Melalui dialog ini, OJK bersama SRO mendorong keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan untuk menyampaikan pandangan dan masukan. Berbagai masukan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam memperkuat konsolidasi pasar modal, meningkatkan transparansi, serta menjaga kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia.
(NIA DEVIYANA)
