Sisa Target Pajak Masih Rp750 Triliun, DJP Siapkan Strategi Kejar Penerimaan

IDXChannel - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan dihadapkan pada tugas mengejar sisa target penerimaan pajak sebesar Rp750 triliun hingga penutupan tahun anggaran 2026. Target akumulasi penerimaan perpajakan dalam APBN 2026 sendiri dipatok mencapai Rp2.357 triliun.

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto mengatakan, realisasi penerimaan pajak hingga 30 September 2026 telah terkumpul sebesar Rp1.607 triliun atau setara 68,2 persen dari target. Pencapaian ini mencatatkan laju pertumbuhan kumulatif sebesar 24,1 persen secara tahunan.

Baca Juga:

Suahasil Atur Penerimaan Pajak Rokok Digunakan untuk Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai

"Realisasi penerimaan sampai 30 September 2026, seperti yang disampaikan Pak Menkeu, kita bertumbuh akumulasi 24,1 persen dan sisa penerimaan ke depan yang masih harus kami emban sesuai dengan target itu sekitar Rp 750 triliun," ujar Bimo dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (9/10/2026).

Untuk mengamankan sisa target pada kuartal IV-2026, DJP bakal mengoptimalkan integrasi basis data perpajakan guna memperketat pengawasan, pemeriksaan, penegakan hukum, serta penggalian potensi pajak yang belum tergarap maksimal.

Baca Juga:

Suahasil Janji Paparkan Soal Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) saat APBN KiTA

Langkah efektivitas eksekusi juga ditopang oleh optimalisasi sejumlah instrumen kebijakan perpajakan, seperti pemungutan pajak transaksi digital luar negeri, PPh lewat skema marketplace, hingga insentif pengurangan sanksi administratif perpajakan.

DJP mengidentifikasi sejumlah sektor usaha yang mencatatkan tren pertumbuhan positif hingga akhir kuartal III-2026 untuk dioptimalkan penerimaannya. Sektor-sektor tersebut meliputi industri pengolahan, perdagangan, pertambangan, transportasi dan pergudangan, hingga jasa perusahaan.

Baca Juga:

Suahasil Minta DJP Percepat Restitusi Pajak Industri Padat Karya dan UMKM

Secara spesifik, penggalian potensi difokuskan pada lini perdagangan elektronik (e-commerce), niaga bahan bakar minyak (BBM), industri logam dasar, olahan minyak sawit mentah (CPO), serta ekstraksi minyak dan gas bumi (migas).

"Lalu di sektor jasa perusahaan, di aktivitas konsultasi manajemen, dan juga sedikit ada mobilitas yang terkait dengan penerimaan di sektor transportasi dan pergudangan, serta konstruksi dan real estate," ucap Bimo. (Wahyu Dwi Anggoro)