Yanto Kusdiantono
Kajian lapangan Kemenkop bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) di Kabupaten Sukabumi, Indramayu, dan Lampung Timur menunjukkan bahwa akses nelayan kecil ke pasar yang lebih luas masih bergantung pada sejumlah terbatas pedagang pengumpul. Kondisi ini membuat pedagang perantara memiliki posisi kuat dalam rantai usaha perikanan.
Meski demikian, keberadaan pedagang pengumpul tidak semata-mata menjadi persoalan penguasaan pasar. Mereka juga menyediakan modal operasional, uang tunai, kepastian pembelian hasil tangkapan, bantuan saat musim paceklik, es, fasilitas penyimpanan dingin, hingga jaringan pengiriman yang belum sepenuhnya tersedia melalui lembaga ekonomi formal.
Sementara itu, koperasi pesisir umumnya baru menjalankan satu atau dua fungsi usaha, seperti mengelola tempat pelelangan ikan atau menyalurkan BBM bersubsidi, termasuk solar dan Pertalite. Koperasi dinilai belum konsisten menyediakan pembiayaan melaut, menjamin penyerapan hasil tangkapan, dan membantu nelayan menghadapi risiko usaha.
Karena itu, Kemenkop mendorong transformasi koperasi pesisir agar mampu menyediakan layanan usaha secara terpadu. Langkah ini bukan untuk menyingkirkan pedagang pengumpul, melainkan memperluas pilihan usaha dan memperkuat posisi tawar nelayan melalui sistem yang lebih adil, transparan, dan berdaya saing.
Melalui seminar tersebut, Kemenkop juga mendorong penguatan kerja sama antara kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, akademisi, organisasi nelayan, serta pelaku usaha. Forum ini diharapkan menghasilkan peta jalan pengembangan ekonomi pesisir berbasis koperasi, mulai dari pembenahan tata kelola hingga integrasi layanan usaha.
