Nur Ichsan Yuniarto
IDXChannel – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyiapkan strategi untuk mengawal belanja pemerintah 2026 yang mencapai Rp937 triliun.
"Langkah ini untuk memastikan belanja pemerintah 2026 yang mencapai Rp937 triliun memberi nilai terbaik dan mempercepat program prioritas nasional, seperti sektor infrastruktur dan sektor digital," kata Kepala LKPP Sarah Sadiqa Kamis (22/10/2026).
Sarah menambahkan, untuk meraih hal itu, LKPP melakukan konsolidasi pengadaan dengan menggabungkan kebutuhan barang dan jasa yang sejenis dan/atau berulang.
"Dengan cara ini, pemerintah berpeluang memperoleh harga yang lebih kompetitif dan menjaga kepastian pasokan. Sehingga pengadaan barang/jasa pemerintah diharapkan tidak hanya menghasilkan efisiensi anggaran, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," kata Sarah.
Sarah menambahkan, LKPP mendorong Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) untuk memetakan kebutuhan sejak tahap perencanaan, melakukan analisis pasar, serta menentukan strategi pengadaan yang tepat.
"Tujuannya agar setiap belanja menghasilkan nilai terbaik, mendukung pencapaian program, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Upaya ini tentunya perlu didukung oleh ekosistem digital yang terintegrasi dan data yang akurat," katanya.
