Rohman Wibowo
Ketidakpastian durasi pencairan selama ini kerap mengganggu perputaran kas pelaku usaha yang beritikad baik. Untuk memecahkan kendala teknis tersebut, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan didorong menambah jumlah aparat pemeriksa sembari membuka akses pelacakan berkas secara daring serta mempublikasikan daftar tumpukan tunggakan.
"Kita juga harus punya waktu layanan sesuai kategori risiko, misalnya yang rendah berapa lama dan untuk risiko tinggi dikaji apakah batasnya enam bulan atau satu tahun, serta sistem bisa ditransparankan agar wajib pajak bisa melakukan tracking," kata Telisa.
Pembaruan teknologi informasi melalui penerapan sistem Coretax dan integrasi data elektronik juga dinilai menjadi instrumen vital dalam memitigasi sengketa restitusi. Langkah ini dinilai ampuh menutup celah praktik faktur pajak bodong, rekayasa nilai faktur (under-invoicing), kecurangan pelaporan, hingga persoalan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (TBTS).
Modernisasi sistem digital diyakini dapat mengikis kecurigaan berlebih aparat pemeriksa terhadap dunia usaha sehingga proses verifikasi berjalan lebih objektif.
