BPGMN memiliki struktur dan kedudukan yang berbeda dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) sebelumnya. Jika dahulu BRGM berada di bawah kementerian, maka BPGMN akan langsung berada di bawah komando Presiden.
Selain itu, badan baru ini akan diisi para ilmuwan serta kalangan profesional. Pemerintah juga memastikan BPGMN akan didukung alokasi anggaran yang memadai agar kinerjanya optimal.
Fokus utama kerja BPGMN nantinya melakukan pencegahan karhutla yang menyasar enam provinsi prioritas berbasis lahan gambut.
"Untuk kemudian kita dapat mencegah terjadinya kebakaran hutan terutama di enam provinsi yang berbasis gambut: Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan," katanya. (Febrina Ratna Iskana)