Riyan Rizki Roshali
IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melantik Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) pada pekan depan.
Adapun sosok yang akan memimpin lembaga itu yakni Satyawan Pudyatmoko yang kini menjabat sebagai Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Dirjen KSDAE) Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman usai mengikuti rapat terbatas dengan Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2026). Rapat itu membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah.
"Memang betul nanti akan ada Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional ya," kata Dudung kepada wartawan.
Dudung mengatakan, pelantikan direncanakan berlangsung minggu depan. Dudung menyebut, Satyawan Pudyatmoko akan memimpin lembaga tersebut.
"Tadi saya lihat sudah ada, mudah-mudahan minggu depan bisa dilantik. Tadi kalau ndak salah ya Profesor Satyawan, kalau enggak salah itu dari Kementerian Kehutanan," ujarnya.
Sebelumnya, Prabowo membentuk lembaga baru bernama BPGMN khusus untuk mengoptimalkan upaya pencegahan karhutla, khususnya di wilayah-wilayah yang memiliki ekosistem gambut.
Keputusan itu disampaikan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni usai rapat terbatas (ratas) bersama Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/9/2026). Rapat digelar membahas mitigasi karhutla.
"Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN," kata Menhut.
Dia menyampaikan, pemerintah menyadari bahwa tindakan pencegahan jauh lebih penting, efektif, dan efisien dibandingkan langkah-langkah yang bersifat reaktif.
BPGMN memiliki struktur dan kedudukan yang berbeda dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) sebelumnya. Jika dahulu BRGM berada di bawah kementerian, maka BPGMN akan langsung berada di bawah komando Presiden.
Selain itu, badan baru ini akan diisi para ilmuwan serta kalangan profesional. Pemerintah juga memastikan BPGMN akan didukung alokasi anggaran yang memadai agar kinerjanya optimal.
Fokus utama kerja BPGMN nantinya melakukan pencegahan karhutla yang menyasar enam provinsi prioritas berbasis lahan gambut.
"Untuk kemudian kita dapat mencegah terjadinya kebakaran hutan terutama di enam provinsi yang berbasis gambut: Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan," katanya. (Febrina Ratna Iskana)
