Zakky Mubarok Santosa
IDXChannel - Arrmanatha Christiawan Nasir resmi melanjutkan kepemimpinan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) setelah menerima tongkat estafet jabatan Menteri Luar Negeri dari Sugiono.
Prosesi serah terima jabatan (sertijab) digelar di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (12/10/2026), pukul 10.00 WIB.
Pergantian kepemimpinan tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan serta penyerahan memori akhir tugas dari Sugiono kepada Arrmanatha.
Dalam berita acara yang dibacakan saat prosesi sertijab, ditegaskan bahwa pihak pertama telah menyerahkan jabatan, wewenang, dan tanggung jawab sebagai pengguna anggaran dan pengguna barang kepada pihak kedua. Arrmanatha selaku pihak kedua juga telah menerima seluruh tanggung jawab tersebut.
Pergantian ini merupakan tindak lanjut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 104/P Tahun 2026. Sugiono kini mengemban tugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), sehingga tidak lagi menjabat sebagai Menteri Luar Negeri.
Sementara itu, Arrmanatha telah dilantik sebagai Menteri Luar Negeri di Istana Negara pada Kamis, 1 Oktober 2026. Prosesi sertijab pada Senin ini menjadi bagian dari peralihan tanggung jawab kepemimpinan di lingkungan Kemenlu.
Sugiono sebelumnya menjabat sebagai Menteri Luar Negeri selama sekitar dua tahun pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Adapun Arrmanatha bukan sosok baru di lingkungan diplomasi Indonesia. Ia sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri mendampingi Sugiono.
Pengalaman diplomatik Arrmanatha juga mencakup penugasan sebagai Wakil Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Selain itu, Arrmanatha pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) pada 2023 serta menjadi Wakil Tetap RI pertama untuk International Seabed Authority (ISA) di Jamaika pada tahun yang sama.
Pada 2024, Arrmanatha juga mengemban tugas sebagai Wakil Ketua Komite PBB untuk Hak-Hak Rakyat Palestina. Pengalaman tersebut menjadi bagian dari rekam jejaknya dalam menjalankan diplomasi Indonesia di berbagai forum internasional.
(kunthi fahmar sandy)
