Achmad Al Fiqri
"Bila perlu ya, dalam situasi mendesak, bisa saja Presiden mengeluarkan Perppu, ya, yang membuat, yang mengatur tindak pidana yang sangat ekstrem seperti ini," kata dia.
"Terus terang, kalau tindakan insubordinasi menyadap kepala negara, ya, di hanya dengan pasal makar masih terlalu sederhana. Insubordinasi itu sesuatu yang sangat luar biasa, ya," lanjutnya.
Baginya, tindakan penyadapan ilegal terhadap Kepapa Negara ini lebih serius dari skandal Watergate di Amerika Serikat (AS).
"Kalau ini orang yang bertanggung jawab melindungi, mengayomi, melayani, justru menyadap. Jadi, ini jauh lebih serius. Mungkin salah satu skandal penyadapan terserius eh yang pernah ada, ya. Jadi, KUHP kita bahkan belum mengatur secara spesifik nih tindak pidana yang sangat ekstrem ini," katanya.
(Nur Ichsan Yuniarto)
