Achmad Al Fiqri
IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto didorong untuk menerbitkan Peraturan Pengganti Perundang-undangan (Perppu) yang mengatur hukuman penyadapan ilegal.
Dorongan ini datang dari Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman. Menurutnya, terduga pelaku penyadapan terhadap Kepala Negara tak hanya dikenakan pasal UU ITE.
Dia menyarankan agar terduga pelaku penyadapan dikenakan pasal makar.
"Jangan hanya ITE, ya, bisa Tipikor tentu bisa, ya. Kalau, karena alat yang harusnya diadakan oleh negara, tetapi digunakan untuk kepentingan lain, ya," kata dia.
"Lalu undang-undang keamanan negara juga harus di, ini harus juga digunakan, ya, apakah makar, ya, ada beberapa variasi makar," lanjutnya.
Bahkan, kata dia, mendorong Presiden Prabowo untuk menerbitkan Perppu yang mengatur hukuman penyadapan ilegal ini.
"Bila perlu ya, dalam situasi mendesak, bisa saja Presiden mengeluarkan Perppu, ya, yang membuat, yang mengatur tindak pidana yang sangat ekstrem seperti ini," kata dia.
"Terus terang, kalau tindakan insubordinasi menyadap kepala negara, ya, di hanya dengan pasal makar masih terlalu sederhana. Insubordinasi itu sesuatu yang sangat luar biasa, ya," lanjutnya.
Baginya, tindakan penyadapan ilegal terhadap Kepapa Negara ini lebih serius dari skandal Watergate di Amerika Serikat (AS).
"Kalau ini orang yang bertanggung jawab melindungi, mengayomi, melayani, justru menyadap. Jadi, ini jauh lebih serius. Mungkin salah satu skandal penyadapan terserius eh yang pernah ada, ya. Jadi, KUHP kita bahkan belum mengatur secara spesifik nih tindak pidana yang sangat ekstrem ini," katanya.
(Nur Ichsan Yuniarto)
