Achmad Al Fiqri
IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto didorong untuk menerbitkan Peraturan Pengganti Perundang-undangan (Perppu) yang mengatur hukuman penyadapan ilegal.
Dorongan ini datang dari Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman. Menurutnya, terduga pelaku penyadapan terhadap Kepala Negara tak hanya dikenakan pasal UU ITE.
Dia menyarankan agar terduga pelaku penyadapan dikenakan pasal makar.
"Jangan hanya ITE, ya, bisa Tipikor tentu bisa, ya. Kalau, karena alat yang harusnya diadakan oleh negara, tetapi digunakan untuk kepentingan lain, ya," kata dia.
"Lalu undang-undang keamanan negara juga harus di, ini harus juga digunakan, ya, apakah makar, ya, ada beberapa variasi makar," lanjutnya.
Bahkan, kata dia, mendorong Presiden Prabowo untuk menerbitkan Perppu yang mengatur hukuman penyadapan ilegal ini.
