Iqbal Dwi Purnama
IDXChannel - Pemerintah akan menerjunkan TNI/Polri hingga Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melakukan pendataan daftar penerima bansos untuk tahun 2027.
Keterlibatan aparat negara ini ditujukan utamanya untuk menjangkau masyarakat yang berada di daerah pelosok.
Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) Luhut B. Pandjaitan mengatakan, digitalisasi bansos memang akan menghadapi kendala dari sisi kesiapan perangkat digital masyarakat.
Oleh sebab itu ASN dan TNI/Polri akan membantu masyarakat yang belum memiliki perangkat teknologi tersebut.
"TNI, Polri, Babinsa, Babinkamtibmas, ASN, pegawai di gunung-gunung sana, di kampung-kampung itu yang sulit dicapai mungkin oleh orang yang tidak punya HP, itu TNI-Polri itu turun," kata Luhut saat ditemui di Kantor Kementerian Sosial, Rabu (30/9/2026).
Luhut menambahkan, saat ini jumlah penduduk yang tercatat di dukcapil baru 98 persen dari keseluruhan populasi. Keterlibatan aparat negara diharapkan mampu mempercepat pendataan, sekaligus mengkurasi penerima bantuan negara kedepannya.
Dia melanjutkan, selain TNI/Polri dan ASN, Masyarakat umum juga bisa untuk menjadi agen untuk pendataan di lingkungan sekitar tempat tinggal. Pemerintah bakal menyiapkan platform untuk memverifikasi data masyarakat yang berhak menerima bantuan.
"Semua menggerakkan masuk ke RT semua, yang jalan ke RT. Karena di RT itu mungkin orangnya tidak punya HP yang baru, jadi TNI-Polri, Kementerian Agama, Penyuluh Pertanian semua kita libatkan. Ini menurut saya satu gerakan nasional yang diarahkan Presiden yang menurut saya sangat baik sekali," katanya.
Luhut menambahkan, baik TNI/Polri hingga ASN, maupun agen masyarakat akan melakukan pendataan hingga tutup tahun 2026 mendatang. Sebab targetnya mulai kuartal I 2027, penyaluran bansos lewat sistem digital akan mulai digulirkan.
"Kami merencanakan akhir tahun ini mesti selesai semua itu. Awal tahun depan, kuartal 1-2 kita akan uji coba," katanya.
Pemerintah mulai membuka registrasi ulang calon penerima bantuan sosial (bansos) untuk 2027 melalui Perlinsos Digital.
Pemerintah menargetkan sebanyak 48 juta masyarakat terdaftar hingga Desember 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat ketepatan sasaran penyaluran bansos.
Registrasi ini terutama ditujukan bagi masyarakat yang ingin menjadi calon penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) pada 2027.
Saat ini, jumlah masyarakat yang telah melakukan registrasi melalui Perlinsos Digital baru mencapai sekitar 5,5 juta pendaftar. Pemerintah akan memperluas akses dan sosialisasi di daerah untuk mengejar target tersebut.
Luhut menekankan bahwa registrasi merupakan tahap awal dalam proses pendataan dan verifikasi. Dengan demikian, masyarakat yang telah mendaftar tidak secara otomatis ditetapkan sebagai penerima bansos.
"Registrasi ini menjadi fondasi penting agar penyaluran bansos 2027 semakin tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan," katanya.
(Nur Ichsan Yuniarto)
