Achmad Al Fiqri
IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menegaskan jaringan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih mulai beroperasi serentak di bawah kendali manajer per 1 Oktober 2026 dengan dukungan pasokan produk serta layanan jasa dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Pemerintah memastikan distribusi kebutuhan komoditas bersubsidi hingga akses transaksi keuangan pelat merah bakal langsung dialihkan ke setiap unit koperasi desa. Langkah integrasi pasokan ini menyusul arahan Badan Pengelola (BP) BUMN atau Danantara agar perseroan terkait segera memformalkan kemitraan pasokan di lapangan.
"Tadi pihak Danantara atau BP BUMN sudah perintahkan, BUMN sudah tanda tangan PKS. Nanti 1 Oktober sudah ada manajer, pupuk harus drop di situ, penyalurannya melalui Kopdes, barang-barang subsidi, beras SPHP, bantuan pangan, gas 3 kilo, BRI Link, hingga PNM Mekaar," kata Zulhas dalam jumpa pers di Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Melalui sinergi tersebut, gerai koperasi akan bertindak sebagai simpul resmi pendistribusian pupuk bersubsidi kepada para petani, penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), alokasi bantuan pangan pemerintah, serta pasokan gas elpiji tabung 3 kilogram.
Pada sektor jasa, unit desa ini sekaligus memfasilitasi kemitraan agen perbankan BRI Link, layanan pembiayaan usaha mikro PNM Mekaar bersubsidi bunga, hingga loket pembayaran tagihan listrik warga.
Zulhas menggarisbawahi bahwa unit usaha perdesaan ini memiliki fungsi mendasar yang berbeda dibanding entitas usaha komersial pada umumnya. Keberadaannya dirancang khusus sebagai instrumen kepanjangan tangan negara dalam menertibkan penyaluran berbagai program bantalan sosial bagi masyarakat akar rumput.
"Koperasi ini kan bukan supermarket, tapi dia infrastruktur pemerintah. Dia menangani masalah-masalah subsidi, bantuan pemerintah, dan lain-lain," ujar Zulhas.
Dari sisi operasional ketenagakerjaan, pemerintah menargetkan tahapan penempatan manajer di seluruh gerai desa tuntas secara serentak pada awal bulan depan. Tenaga pengelola yang ditempatkan memikul tugas utama dalam memutar roda permodalan serta menggerakkan perekonomian masyarakat setempat secara berkesinambungan.
Untuk mengimbangi beban tanggung jawab di wilayah tugas masing-masing, para manajer diikat melalui skema kepegawaian profesional di bawah korporasi pangan milik negara dengan besaran penghasilan yang disesuaikan pada upah wilayah. Kementerian terkait bersama pimpinan perseroan pelat merah pun telah mengagendakan rapat evaluasi menyeluruh sepekan setelah para pengurus mulai bekerja.
"Statusnya pegawai kontrak waktu tertentu selama dua tahun di bawah BUMN Agrinas Pangan, dengan pendapatan antara Rp6,8 juta sampai Rp8,3 juta yang disesuaikan UMK daerah. Mudah-mudahan 1 Oktober mulai bekerja, dan 7 Oktober kita langsung evaluasi dengan deputi dan wakil-wakil para dirut untuk melihat mana saja yang sudah diisi," ujar Zulhas.
(kunthi fahmar sandy)
