Rohman Wibowo
IDXChannel - Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi sekaligus Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan bahwa sekitar 30 hingga 40 persen aktivitas perekonomian Indonesia belum tercatat dalam data resmi negara.
Nilai transaksi yang berjalan di luar radar pembukuan tersebut ditaksir mencapai Rp10.000 triliun, sehingga menempatkan kekuatan riil ekonomi Indonesia di peringkat ke-11 atau ke-12 terbesar di dunia, melampaui posisi resmi saat ini di peringkat ke-16.
Potensi ekonomi riil tanah air dinilai jauh melampaui Produk Domestik Bruto (PDB) resmi yang tercatat di kisaran Rp25.000 triliun dan diakui Dana Moneter Internasional (IMF) serta Bank Indonesia. Evaluasi data terbaru menunjukkan adanya perputaran uang masif di luar sistem pembukuan formal yang luput dari pencatatan statistik negara.
"Dan ternyata ekonomi kita 30 sampai 40 persen tidak tercatat, itu berarti ada kurang lebih Rp10.000 triliun yang tidak tercatat. Sesungguhnya ekonomi Indonesia bukan ke-16 terbesar di dunia, melainkan mungkin 12 atau 11 ekonomi terbesar di dunia," ujar Hashim saat berbicara di hadapan jajaran pengurus Kadin dalam Rapimnas Kadin, di Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Hashim memaparkan bahwa data Bank Dunia turut mengonfirmasi tingginya porsi perputaran uang yang belum terdata tersebut. Tingginya angka ekonomi bayangan ini dipicu oleh maraknya transaksi tunai harian masyarakat yang tidak memakai faktur maupun pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen, mulai dari jasa pangkas rambut panggilan, salon kecantikan, hingga aktivitas usaha warung Tegal (warteg).
Namun, besarnya perputaran modal masyarakat yang tidak terekam dalam sistem perpajakan tersebut menyimpan konsekuensi serius bagi keuangan negara. Lemahnya penegakan pungutan oleh aparat membuat kas negara kekurangan dana untuk membiayai sejumlah program prioritas nasional.
"The bad news adalah, seharusnya negara kita super kaya dan super kuat, jadi kita seharusnya G12. Tapi karena terus terang saja aparat kita selama ini agak lemah, penerimaan negara tidak dipungut, maka selalu dipersoalkan pemerintah tidak bisa membiayai MBG (Makan Bergizi Gratis), tidak bisa membiayai Kopdes (Koperasi Desa)," ucap Hashim.
Menurutnya, pemerintah sebenarnya memiliki kapasitas anggaran yang mandiri apabila transaksi ekonomi masyarakat dikenakan pungutan pajak minimal 11 persen secara tertib sesuai amanat undang-undang.
