Tingginya harga komoditas energi global tersebut kian mempersempit ruang gerak anggaran belanja negara sebagai konsekuensi posisi Indonesia yang menjadi importir minyak neto. Ketahanan kas negara pun diuji oleh potensi lonjakan defisit akibat beban subsidi dan kompensasi energi yang membengkak.
"Sebagai negara net oil importer, tekanan terhadap rupiah dan fiskal kita semakin besar jika harga minyak bertahan di atas sembilan puluh dolar AS per barel selama berbulan-bulan. Setiap kenaikan ICP sebesar satu dolar AS berpotensi melebarkan defisit anggaran hingga enam koma delapan triliun rupiah karena lonjakan belanja yang jauh melampaui pendapatan," ujar Ibrahim.
Berdasarkan kalkulasi dokumen fiskal, kenaikan ICP sebesar USD1 per barel memicu pembengkakan belanja negara hingga Rp10,3 triliun. Dalam merespons pemburukan fiskal berkepanjangan, pemerintah dihadapkan pada opsi penambahan alokasi subsidi, realokasi anggaran kementerian, atau penyesuaian harga energi domestik.
Dinamika ekonomi pengujung September ini juga diwarnai oleh kehati-hatian otoritas moneter dalam merelaksasi likuiditas. Bank Indonesia memutuskan mempertahankan suku bunga acuan BI Rate di level 5,75 persen guna meredam pelemahan nilai tukar rupiah, sembari mengandalkan posisi cadangan devisa yangbkokoh sebesar USD146,5 miliar sebagai bantalan stabilisasi pasar.
Langkah pemangkasan suku bunga acuan dalam waktu dekat diproyeksikan tertahan seiring kenaikan laju inflasi tahunan Agustus ke level 3,19 persen dari bulan sebelumnya 2,88 persen. Selain kenaikan harga pangan bergejolak dan inflasi inti, ancaman fenomena cuaca El Nino terhadap ketersediaan pasokan pangan turut membatasi ruang pelonggaran moneter.