Namun, besarnya kepemilikan bank sentral membuat pergerakan imbal hasil obligasi turut dipengaruhi kebijakan, sehingga tidak selalu dapat diandalkan sebagai indikator dini tekanan ekonomi.
“Kritiknya, besarnya kepemilikan BI dapat dipandang sebagai bentuk burden-sharing dan menimbulkan risiko terhadap kredibilitas fiskal, yang justru dapat menjadi argumen untuk mempertanyakan kesimpulan kami,” tulis Sucor.
Karena itu, Sucor Sekuritas menilai indikator lain, seperti credit default swap (CDS), permintaan dalam lelang obligasi pemerintah, cadangan devisa, dan nilai tukar rupiah, perlu mendapat perhatian lebih besar dalam menilai risiko krisis.
Berbeda dengan Krisis 1998 dan Argentina
Sucor Sekuritas juga menilai kondisi Indonesia saat ini tidak tepat disamakan begitu saja dengan krisis ekonomi 1997-1998.
Krisis pada periode tersebut tidak berawal dari pasar obligasi pemerintah domestik, karena Indonesia saat itu belum memiliki pasar obligasi lokal yang berkembang seperti sekarang.