Nia Deviyana
IDXChannel - Ketahanan energi kembali menjadi perhatian dunia di tengah gangguan pasokan minyak akibat konflik geopolitik. Risiko terhadap jalur distribusi dan infrastruktur energi meningkatkan ketidakpastian pasokan serta menambah tekanan terhadap harga komoditas energi.
Kondisi ini turut menjadi perhatian serius Indonesia. Pemerintah menilai pentingnya penguatan ketahanan dan akses energi disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing negara.
Pandangan tersebut menjadi bagian penting dari agenda Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot saat menghadiri G20 Energy Abundance Ministerial Meeting di Houston, Texas, Amerika Serikat pada 14-16 September 2026.
"Indonesia mendukung hak berdaulat setiap negara untuk menentukan jalur energinya berdasarkan kondisi nasionalnya. Kami terus memperkuat ketahanan energi nasional dengan tetap mendorong transisi energi yang berkeadilan menuju Net Zero Emissions pada 2060 atau lebih cepat," kata Yuliot dalam keterangan tertulis, Kamis (18/9/2026).
Bagi Indonesia, kata Yuliot, penguatan ketahanan energi dilakukan dengan meningkatkan produksi minyak dalam negeri. Saat ini, konsumsi BBM mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara produksi domestik baru sekitar 600 ribu barel per hari. Guna mengurangi ketergantungan pada impor, pemerintah menargetkan produksi minyak mencapai 1 juta barel per hari serta membuka peluang investasi di 118 wilayah kerja migas dengan skema fiskal yang menarik.
Di saat yang sama, pemerintah terus mendorong pengembangan energi baru dan terbarukan serta pemanfaatan sumber daya dalam negeri sebagai bagian dari upaya diversifikasi energi. Salah satunya melalui program B50, yaitu penggunaan solar yang dicampur dengan bahan bakar nabati hingga 50 persen.
Program ini diproyeksikan mampu mensubtitusi kebutuhan impor solar sebanyak 310 ribu barel per hari, menghemat hampir USD10 miliar per tahun, sekaligus membuka peluang bagi lebih dari 2 juta lapangan kerja.
"Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menjalankan program B50," ujar Yuliot.
Di sektor ketenagalistrikan, Indonesia memperkirakan permintaan listrik tumbuh sekitar 5,3 persen per tahun. Karena itu, encana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 menargetkan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt, dengan 76 persen berasal dari energi terbarukan. Pengembangan tersebut membutuhkan investasi sekitar USD180 miliar dan membuka sekitar 73 persen kapasitas baru bagi produsen listrik independen.
Pemerintah mendorong pengembangan 100 GWp Pembangkit Listrik Tenaga Sirya untuk menggantikan pembangkit listrik tenaga diesel di sistem utama serta mengurangi penggunaan energi fosil. Sementara itu, batubara masih menjadi penopang utama pasokan listrik nasional.
"Kami telah membenahi iklim investasi di dalam negeri. Kami mempermudah prosedur berusaha," kata Yuliot.
