Rohman Wibowo
Di sisi lain, penerapan sistem berbasis digital dihadapkan pada disparitas infrastruktur telekomunikasi serta literasi masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Penyaluran bantuan secara daring menuntut ketelitian tinggi, sementara kelompok masyarakat berpenghasilan rendah kerap menghadapi kendala akses gawai maupun jaringan.
Tantangan teknis di lapangan tersebut menuntut pemerintah menyediakan mekanisme pendampingan tatap muka yang konsisten bagi keluarga penerima manfaat. Evaluasi berkala terhadap pemanfaatan dana juga dinilai esensial agar intervensi fiskal negara mampu mendorong kemandirian ekonomi penerima.
"Penerapannya harus bertahap karena belum semua daerah memiliki internet memadai dan warga miskin umumnya belum paham teknologi, sehingga butuh pendampingan terus-menerus. Perlinsos digital juga harus bisa membatasi durasi penerima agar tidak ada yang menerima hingga belasan tahun, sekaligus menelusuri penggunaan dana belasan juta rupiah per tahun agar bansos benar-benar membuat warga naik kelas," urai Trubus.
Secara umum, kesiapan infrastruktur komputasi yang digawangi Komdigi dinilai telah memadai untuk melayani lalu lintas verifikasi data dalam skala nasional. Keberhasilan implementasi program kini bertumpu pada komitmen kementerian dan lembaga terkait dalam menyatukan data yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kesiapan arsitektur teknologi yang dirancang Komdigi diyakini telah mumpuni untuk mengeksekusi integrasi data bansos nasional. Langkah lanjutan yang mendesak adalah memastikan koordinasi validasi faktual antarinstansi berjalan padu sebelum sistem resmi dioperasikan secara penuh.
