Rohman Wibowo
Efektivitas penangkalan korupsi lewat platform daring sangat bergantung pada keberanian pemerintah menertibkan anomali data di lapangan. Pengawasan berlapis diyakini mampu memitigasi kebocoran anggaran negara sekaligus menjamin hak warga miskin.
"Masalah ketidakakuratan penerima manfaat dan celah korupsi bansos jelas bisa diminimalkan melalui sistem ini," kata Trubus.
Kendati demikian, para pakar mengingatkan bahwa kecanggihan aplikasi tidak akan berdampak optimal apabila basis data awal yang dimasukkan masih memuat kesalahan faktual di tingkat daerah. Akurasi input data faktual para penerima menjadi kunci mutlak keberhasilan platform yang dibangun Komdigi.
Digitalisasi dipandang sekadar instrumen akselerasi yang tidak otomatis menyelesaikan karut-marut bantuan apabila data dasarnya masih bermasalah. Otoritas diingatkan bahwa integritas sebuah algoritma sangat ditentukan oleh kebenaran informasi para calon penerima di lapangan.
"Digitalisasi ini bukan akhir melainkan metode agar bantuan tepat sasaran, sehingga data awalnya harus valid dan tepat. Betapa pun canggihnya sistem, jika data yang dimasukkan salah maka keluarannya juga salah atau garbage in, garbage out," kata Heru
