Nia Deviyana
IDXChannel – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Sumatera Utara (Sumut) dan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) mendukung penguatan sektor hulu dan hilir sawit melalui serangkaian strategi transformasi seperti peningkatan produktivitas, program peremajaan perkebunan termasuk PSR, dan tata kelola lahan perkebunan yang berkelanjutan.
Ketua GAPKI Sumut, Timbas Prasad Ginting, menjelaskan dalam beberapa tahun terakhir sejumlah tantangan transformasi industri sawit nasional sedang berlangsung yang berpengaruh terhadap keberlanjutan industri ke depannya, seperti kebijakan mandatori B50 yang diluncurkan pada 1 Juli 2026.
“Harapan keberlanjutan industri sawit haruslah dijaga karena berdampak besar bagi kepentingan ekonomi rakyat dan nasional. Selain itu, peran pemerintah sangatlah penting dalam membantu menyelesaikan berbagai persoalan demi keberlangsungan industri sawit yang berdaya saing di Indonesia,” ujar Timbas dalam Indonesian Palm Oil Stakeholders Forum (IPOS) 2026 dengan tema “Kemana Arah Transformasi Industri Sawit Nasional?”, dikutip Senin (2/11/2026).
Pada kesempatan yang sama, Plt. Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI, Heru Tri Widarto, menjelaskan bahwa pondasi utama transformasi industri sawit nasional adalah peningkatan produktivitas. Karena itulah, Program Peremajaan Sawit Rakyat atau PSR memiliki peranan sangat strategis di mana bukan sekadar kegiatan mengganti tanaman sawit yang sudah tua atau tidak produktif dengan tanaman baru.
“Namun PSR merupakan kesempatan untuk membangun kembali pondasi perkebunan rakyat agar lebih produktif, efisien, dan berkelanjutan,” ujar dia.
