Achmad Al Fiqri
IDXChannel - Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) meminta pemerintah "reformasi" regulasi dan tata kelola program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pasalnya, efisiensi pembiayaan JKN ini berpotensi mengorbankan hak peserta, melanggar independensi profesional dokter dan mengurangi kualitas layanan kesehatan.
Wakil Ketua Umum PB IDI Dr. Hamzah Hasan menilai kebijakan efisiensi pembiayaan JKN menjadi tantangan serius yang dapat menimbulkan dilema etik profesi kedokteran. Menurut dia, kebijakan itu membatasi tindakan medis hingga rujukan spesialis.
"PB IDI menilai dalam kondisi keterbatasan tersebut dapat berpengaruh terhadap kualitas layanan, hak peserta maupun pada keselamatan pasien," ujar Hamzah saat jumpa pers di Sekretariat PB IDI, Jakarta Pusat, Sabtu (24/10/2026).
Kendati begitu, Hamzah meminta, pemerintah dapat menempatkan kesehatan sebagai investasi strategis bangsa, bukan sekedar beban anggaran. Menurutnya, penguatan sistem kesehatan nasional butuh pembiayaan yang memadai dan berkelanjutan, menjamin keberlangsungan layanan kesehatan dan melindungi tenaga kesehatan.
"Terkait program JKN, PB IDI mendorong pemerintah untuk memberikan pembiayaan yang cukup dan berkeadilan, serta melakukan reformasi regulasi terkait dengan tata kelola JKN," ujar Hamzah.
