Anggie Ariesta
IDXChannel - Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027 sebagai pijakan bertahap menuju capaian 8 persen pada 2029. Target ambisius tersebut dipasang untuk memanfaatkan momentum bonus demografi nasional sebelum masanya berakhir.
Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menjelaskan, Indonesia saat ini berada dalam puncak bonus demografi, di mana proporsi penduduk usia produktif jauh lebih dominan dibanding usia non-produktif. Namun, jendela kesempatan ini diperkirakan hanya tersisa sekitar 10 hingga 15 tahun ke depan.
Jika produktivitas dan penciptaan lapangan kerja tidak dipacu dari sekarang, Indonesia berisiko menanggung beban ketergantungan tinggi saat populasi menua.
“Artinya apa? Kita bisa tua sebelum kaya. Jadi angka 6 persen tahun depan. 8 persen di 2029 ini adalah sebuah visi yang memang harus kita capai di periode yang gak terlalu lama lagi,” kata Juda dalam Media Gathering di Bogor, Jawa Barat, Kamis (1/10/2026).
Juda memperingatkan, apabila laju pertumbuhan ekonomi terus stagnan di kisaran 5 persen, Indonesia terancam terus terjebak dalam perangkap negara berpenghasilan menengah (middle income trap).
Kunci utama untuk keluar dari jebakan tersebut adalah mendorong produktivitas melalui pembukaan lapangan kerja secara masif bagi generasi muda.
“Jadi ini memang sebuah tantangan sekaligus visi. Dari sisi fiskal, ruang fiskal harus kita jaga dan tetap prudent. Penerimaan perlu didorong dan belanja lebih berkualitas. Inilah kita memasuki 2027 dengan tantangan yang ada,” kata Juda.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Juda memaparkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 akan difokuskan pada tiga pilar strategis, yakni pertumbuhan, perlindungan, dan transformasi ekonomi.
Upaya pendorong pertumbuhan dilakukan dengan memperkuat daya beli masyarakat, mengakselerasi investasi, serta memacu hilirisasi dan industrialisasi nasional.
Sementara itu, pilar perlindungan sosial difokuskan pada perlindungan konsumsi masyarakat kelompok menengah ke bawah melalui skema bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, stabilisasi harga pangan dan energi, serta pengendalian inflasi.
