Binti Mufarida
Prabowo menduga sebagian pelaku usaha pada masa lalu mengajukan izin bukan karena memiliki kemampuan atau kesiapan mengembangkan usaha pertambangan, melainkan sekadar untuk spekulasi bisnis.
“Mungkin dulu, para pengusaha tertentu berspekulasi dengan meminta konsesi. Mereka bukan ahli tambang, mereka tidak mengerti operasi tambang, tetapi meminta konsesi begitu saja. Setelah diberikan, konsesi itu digunakan entah untuk spekulasi atau dimasukkan ke bursa-bursa. Pada akhirnya, kita juga rugi sebagai bangsa karena selama puluhan tahun konsesi itu tidak dikerjakan,” katanya.
Prabowo mengingatkan bahwa penguasaan konsesi tanpa kegiatan usaha yang jelas dapat merugikan negara dan menghambat pemanfaatan kekayaan alam untuk kepentingan masyarakat. Karena itu, ia meminta pemerintah memperketat evaluasi terhadap perusahaan yang telah memperoleh izin, tetapi belum menunjukkan kegiatan nyata selama lebih dari dua tahun. Konsesi tersebut dapat dicabut.
"Saya memberi instruksi kepada Menteri ESDM, jika lebih dari dua tahun tidak ada aktivitas nyata, cabut," kata Prabowo.
Salah satu contoh yang disoroti Presiden adalah proyek pengembangan gas alam Abadi di Blok Masela, Provinsi Maluku. Proyek yang dikelola perusahaan energi asal Jepang, INPEX tersebut telah melalui proses pengembangan panjang sejak kontrak pengelolaannya dimulai pada 1998. Proyek ini memiliki nilai investasi USD20 miliar dan direncanakan mencakup pengembangan fasilitas produksi gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG).
