Rohman Wibowo
Nurdin membeberkan bahwa Kadin telah mendirikan koperasi beranggotakan para pelaku usaha untuk menyokong rantai distribusi produsen dan BUMN ke pedesaan. Skema ini mengurai jalur pergudangan berjenjang, mulai dari lini satu di tingkat provinsi, lini dua di kabupaten, hingga lini tiga di gerai KDKMP.
Langkah pembenahan struktural ini mendesak dilakukan lantaran dari total 63 juta pelaku UMKM nasional yang didominasi 97 persen usaha mikro hanya menikmati 18 persen dari total kucuran kredit perbankan sebesar Rp8.000 triliun. Padahal sektor ini menyerap 97 persen tenaga kerja.
Dominasi struktur piramida usaha nasional memperlihatkan jurang ketimpangan tajam, di mana pengusaha besar hanya bertengger di angka 0,3 persen dan usaha menengah 0,97 persen. Untuk mengatasi jurang kesenjangan tersebut, dunia usaha dituntut membangun kolaborasi inklusif yang saling menguntungkan tanpa mengorbankan eksistensi bisnis swasta.
"Kami mengimbau seluruh anggota Kadin menjadi anggota koperasi karena kemitraan yang solid ini tidak akan mematikan usaha pribadi atau swasta, melainkan menjadikan bisnis semakin tangguh sebab anggota bertindak sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa," kata Nurdin.
Tata kelola kelembagaan koperasi kini diarahkan bertransformasi dari sekadar badan administratif menjadi entitas komersial berdaya kompetitif. Pola pendampingan usaha mikro hingga korporasi besar pun diformulasikan secara bertahap melalui sistem berjenjang berbasis akurasi data tunggal.
"Pengembangan usaha mikro hingga besar dilakukan melalui business ladder berbasis satu data dan peningkatan produktivitas, sementara koperasibditransformasikan sebagai agregator, integrator, serta akselerator yang memperkuat posisi tawar anggota di pasar," kata Nurdin.
Di sisi lain, upaya mengerek kelas UMKM ke dalam ekosistem koperasi desa tidak dapat dipisahkan dari daya tahan sosial dan kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana alam.
Kadin Bidang Sosial yang menaungi tujuh kelompok kerja sektor turunan seperti pariwisata hingga industri MICE menilai ketangguhan pelaku usaha terhadap disrupsi lingkungan menjadi fondasi utama keberlanjutan ekonomi.
Kerentanan geografis Indonesia menuntut para pelaku usaha mikro di daerah untuk memiliki pemahaman mitigasi risiko yang memadai saat bencana melanda. Kadin memandang proteksi sosial merupakan benteng vital agar momentum pemulihan ekonomi tidak runtuh seketika akibat bencana.
