Rohman Wibowo
Kondisi ini memicu kekhawatiran bagi daerah yang jatah transfernya terpotong, mengingat tekanan anggaran bakal semakin berat jika penerimaan mandiri jalan di tempat. Keterbatasan ruang fiskal berisiko menunda pengerjaan perbaikan jalan, penyediaan fasilitas belajar di sekolah, pengadaan sarana kesehatan, hingga distribusi bantuan sosial, sementara pengeluaran gaji tetap berjalan lancar.
Akibat disparitas kapasitas fiskal yang timpang antardaerah, pemangkasan dana transfer yang dipukul rata dikhawatirkan memperlebar kesenjangan akses layanan publik antardaerah.
"Kemandirian fiskal tidak cukup diukur dari porsi PAD dalam pendapatan, karena rasio itu bisa membesar hanya saat pendapatan lain menurun. Jangan sampai tekanan anggaran berujung pada semakin sulitnya warga mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial," kata Herry. (Febrina Ratna Iskana)
