“Hubungan kedua negara memang tidak selalu seimbang, tetapi kepentingannya jelas saling terhubung. Kepentingan dalam negeri, seperti pasokan gas, tentu perlu dijaga. Namun pernyataan keras dan emosional dari pejabat publik justru berisiko memperkeruh keadaan,” ujar Herry.
Melihat kondisi tersebut, Herry mendorong pemerintah untuk mengedepankan jalur komunikasi yang konstruktif, konsisten menghormati kesepakatan kontraktual, serta merumuskan jalan keluar yang memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.
“Setiap kebijakan perlu mempertimbangkan dampak jangka panjangnya. Menjaga hubungan baik dengan negara tetangga seperti Singapura juga bagian dari menjaga kepentingan ekonomi Indonesia sendiri,” katanya.
(Nur Ichsan Yuniarto)