Penguatan infrastruktur koordinasi di tingkat regional tersebut diwujudkan melalui pembentukan tim khusus yang melekat pada struktur birokrasi daerah. Suahasil menggarisbawahi soal unit kerja daerah ini memegang fungsi strategis dalam memperluas jangkauan layanan keuangan formal bagi warga setempat.
"Tim percepatan akses keuangan berkelanjutan di tingkat daerah sudah terbentuk di semua daerah dan berarti nanti akan bekerja karena bagian dari pemerintah daerah," kata Suahasil.
Aktivitas tim di level akar rumput ini diharapkan tidak hanya berhenti pada pembukaan tabungan dasar di bank, melainkan membuka gerbang pemanfaatan sektor finansial yang lebih luas. Melalui pendampingan terpadu, masyarakat diproyeksikan mulai terbiasa menggunakan produk proteksi dan pembiayaan resmi untuk mendongkrak taraf ekonomi keluarga.
Pemerataan penetrasi produk finansial ini dinilai menjadi kunci utama dalam mempercepat perlindungan ekonomi masyarakat rentan. Suahasil menekankan bahwa muara dari integrasi kebijakan ini adalah terbukanya pintu pemanfaatan seluruh ekosistem industri keuangan nasional secara inklusif.
"Dia akan bekerja untuk memperkuat akses itu, sehingga seluruh rakyat Indonesia mendapatkan layanan sektor keuangan, baik perbankan, asuransi, atau layanan keuangan lain dari berbagai macam lembaga jasa keuangan Indonesia," tutur Suahasil.