Dalam safari kunjungannya ke 38 provinsi, Anindya mencermati ketergantungan belanja daerah terhadap transfer kas pemerintah pusat masih sangat tinggi. Kadin berambisi menjadi lokomotif penyeimbang lewat akselerasi investasi hilirisasi tambang di kawasan timur Indonesia dan pengolahan perkebunan di wilayah barat seperti Sumatera.
Mengingat 92 persen perputaran ekonomi nasional digerakkan oleh aktivitas di luar belanja negara, posisi tawar Kadin kian krusial bagi perekonomian domestik, terlebih kini memiliki kekuatan hukum lebih kuat.
"Bulan depan insyaallah revisi Undang-Undang Kadin bisa diketok setelah pembahasan DIM bersama pemerintah, menegaskan posisi Kadin sebagai mitra strategis non-APBN yang dilibatkan sejak hulu perumusan regulasi untuk menggerakkan kapasitas SDM dan UMKM karena 92 persen ekonomi kita berada di luar belanja pemerintah," urai Anindya. (Febrina Ratna Iskana)