IDXChannel - Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak mengimbau jamaah umrah Indonesia untuk mengutamakan penerbangan langsung (direct flight) menuju Arab Saudi dan menghindari penerbangan transit melalui Malaysia dan Singapura.
Imbauan ini disampaikan untuk menjaga keamanan perjalanan sekaligus memperkuat industri penerbangan nasional.
Dahnil mengatakan, situasi di kawasan Timur Tengah, khususnya Arab Saudi, hingga Senin (26/10/2026) masih kondusif untuk penyelenggaraan ibadah umrah. Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk memantau perkembangan situasi.
“Terkait kondisi eskalasi Timur Tengah, Saudi baik-baik saja dalam konteks peribadatan umrah. Kemenlu juga sama, baik-baik saja. Sampai detik ini kegiatan umrah berjalan sebagaimana mestinya,” ujar Dahnil, Selasa (27/10/2026).
Di tengah perkembangan tersebut, Kemenhaj mengimbau jamaah dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) untuk mengutamakan penerbangan langsung menuju Jeddah atau Madinah dibandingkan penerbangan transit melalui negara lain.
“Kami sebagai pihak yang mengelola haji dan umrah mengimbau jamaah memilih maskapai direct, bukan penerbangan transit. Lebih aman bisa direct ke Jeddah atau Madinah. Jadi kami sarankan itu,” katanya.
Dahnil mengatakan, Kemenhaj telah mengumpulkan asosiasi PPIU untuk menyampaikan imbauan tersebut kepada pelaku usaha perjalanan umrah.
“Kami kumpulkan asosiasi PPIU untuk menjadi perhatian kepada pelaku bisnis travel. Kami minta kepada asosiasi jangan dulu memilih penerbangan transit seperti ke Malaysia atau Singapura,” ujarnya.
Menurut Dahnil, jumlah jamaah umrah Indonesia yang menggunakan penerbangan transit melalui Malaysia dan Singapura diperkirakan mencapai sekitar 70 ribu orang. Ia menilai, jumlah tersebut dapat menjadi potensi untuk memperkuat industri penerbangan nasional jika dialihkan ke maskapai Indonesia.
“Jamaah yang transit di Malaysia dan Singapura cukup besar, 70 ribuan. Jika itu diarahkan ke penerbangan nasional juga membantu ekonomi nasional kita. Kita harus dorong dua maskapai nasional kita, yaitu Lion dan Garuda,” katanya.
Meski mendorong penggunaan maskapai nasional, Dahnil menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan dan harga yang kompetitif. Menurutnya, Garuda Indonesia dan Lion Air perlu memperbaiki layanan agar mampu bersaing di pasar domestik maupun internasional.
“Garuda dan Lion harus melakukan perbaikan layanan mereka. Mendorong mereka agar menguasai pasar dalam negeri, harus kompetitif bersaing di luar negeri,” ujarnya.
Untuk mendorong perbaikan tersebut, Kemenhaj menghadirkan jajaran pimpinan Garuda Indonesia, Lion Air, dan Angkasa Pura guna membahas pelayanan penerbangan umrah, termasuk layanan di terminal haji dan umrah.
“Garuda dan Lion harus meningkatkan layanan dan harga harus kompetitif. Makanya kami hadirkan dirut Garuda, Lion, dan Angkasa Pura,” katanya.
Kemenhaj juga mendorong perbaikan pelayanan di Terminal 2 yang digunakan untuk penerbangan haji dan umrah. Peningkatan layanan di bandara diharapkan dapat mendukung perjalanan jamaah agar berlangsung lebih nyaman dan tertib.
Selain persoalan penerbangan, Dahnil menyoroti hak-hak PPIU yang masih terhambat, terutama terkait pengembalian dana (refund). Kemenhaj, kata dia, akan memberikan asistensi untuk membantu menyelesaikan persoalan tersebut.
“Banyak juga hak-hak PPIU yang terhambat terkait refund. Kami akan asistensi,” ujarnya.
Dahnil juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kerajaan Arab Saudi atas kerja sama dalam penyelenggaraan ibadah umrah. Ia menegaskan, pemerintah Indonesia ingin memastikan jamaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan kembali ke Tanah Air dengan selamat.
“Kami juga berterima kasih kepada pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Kita ingin pastikan jamaah yang berangkat pulang aman,” katanya.
Lebih lanjut, Dahnil menyebut penguatan kedaulatan ekonomi yang menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto juga perlu diterapkan dalam penyelenggaraan haji dan umrah. Menurutnya, penggunaan penerbangan langsung dengan maskapai nasional merupakan salah satu langkah untuk menjaga keamanan perjalanan sekaligus memperkuat industri dalam negeri.
“Presiden Prabowo ingin kedaulatan ekonomi, terkait umrah dan haji juga harus begitu. Direct aman dari sisi penerbangan dan menguatkan kedaulatan ekonomi,” kata dia.
(Febrina Ratna Iskana)