Apabila perusahaan tidak memenuhi kewajiban tersebut, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 89, meliputi peringatan tertulis, denda administratif, dan/atau penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha.
Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kompensasi maupun pengenaan sanksi administratif akan diatur melalui peraturan pemerintah.
(DESI ANGRIANI)