Jonathan Simanjuntak
Menurut Ni'am, penetapan fatwa tersebut dilandasi dampak negatif yang ditimbulkan vape. Selain mengandung nikotin yang dapat memicu ketergantungan dan merusak sistem saraf, vape juga dinilai marak disalahgunakan sebagai media peredaran zat-zat terlarang.
Atas dasar itu, MUI meminta Presiden Prabowo dan DPR RI segera mengambil langkah konkret melalui penyusunan regulasi yang mengatur pelarangan vape.
Dia menilai, undang-undang yang disertai sanksi tegas diharapkan dapat menghentikan peredaran vape sekaligus melindungi generasi muda dari ancaman paparan nikotin dan narkoba.
"Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram," kata Ni'am.
(Nur Ichsan Yuniarto)
