sosmed sosmed sosmed sosmed
get app
Advertisement

Permudah Akses Penerima, Digitalisasi Bansos Telah Jangkau 153 Kabupaten dan Kota

News editor Binti Mufarida
14/08/2026 16:10 WIB
Presiden Prabowo menegaskan, masyarakat kurang mampu tidak seharusnya dibebani biaya untuk membuktikan kondisi ekonominya.
Permudah Akses Penerima, Digitalisasi Bansos Telah Jangkau 153 Kabupaten dan Kota. (Foto: YouTube/Sekretariat Presiden)
Permudah Akses Penerima, Digitalisasi Bansos Telah Jangkau 153 Kabupaten dan Kota. (Foto: YouTube/Sekretariat Presiden)

IDXChannel—Presiden Prabowo Subianto menegaskan perlindungan sosial harus semakin tepat sasaran, mudah diakses, dan bermartabat. Salah satu upaya pemerintah adalah melalui digitalisasi pendaftaran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako.

Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

“Per hari ini digitalisasi pendaftaran bantuan sosial untuk program PKH, dan (BPNT atau Sembako). Telah berjalan di 153 kabupaten kota pada 38 provinsi. Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar, atau lebih dari 50 persen keluarga Indonesia pada saat implementasi,” katanya. 

Menurut Presiden Prabowo, digitalisasi juga memangkas biaya dan waktu yang sebelumnya harus dikeluarkan masyarakat tidak mampu untuk mengakses bantuan sosial. Sebelumnya, keluarga pra-sejahtera diperkirakan mengeluarkan biaya sekitar Rp150.000 untuk ongkos perjalanan, dokumen, fotokopi, serta waktu kerja yang hilang.

“Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari. Kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam,” jelasnya. 

Halaman : 1 2 3
Advertisement
Advertisement