Niko Prayoga
IDXChannel—Kementerian Kesehatan mengungkapkan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan jiwa di Indonesia masih terkendala akses.
Hal itu diungkapkan langsung oleh Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan, Maria Endang Sumiwi, saat memaparkan laporan dalam pembukaan sesi Talk Show Festival Suara Jiwa: Ruang Cerita, Aksi dan Perubahan di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Minggu (11/10/2026).
“Jumlah fasyankes yang mampu memberikan layanan kesehatan jiwa juga masih menghadapi masalah akses,” ungkap Maria.
Ia membeberkan bahwa baru 64 persen atau 6.549 puskesmas yang memiliki layanan kesehatan jiwa, meski jumlah tersebut sudah terhitung meningkat. Sementara, rumah sakit yang memiliki fasilitas layanan kesehatan jiwa sendiri sudah mencapai 1.450 rumah sakit.
Namun, sekitar 56 persen di antaranya masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sedangkan untuk rumah sakit yang memiliki psikiater di tingkat kabupaten/kota baru mencapai 249 rumah sakit.
“Saat ini meskipun sudah meningkat, baru 64 persen Puskesmas atau 6.549 yang mampu memberikan layanan jiwa. 1.450 rumah sakit umum memiliki layanan jiwa, tetapi 56 persennya terkonsentrasi di Pulau Jawa,” beber dia.
Meski demikian, Maria menegaskan bahwa Kementerian Kesehatan saat ini terus melakukan upaya penguatan baik secara preventif maupun promotif. Salah satunya adalah pertolongan pertama pada luka psikologis.
“Menjawab tantangan tersebut, Kemenkes melakukan penguatan terutama pada promotif dan preventif. Tentunya juga terus mengupayakan kuratif dan rehabilitatif. Salah satunya, saat ini kita sudah melakukan orientasi pertolongan pertama pada luka psikologis di 38 provinsi dan sudah menjangkau 851.486 orang, hampir 1 juta, dan 8.073 sekolah,” tegas Maria.
Tidak hanya itu, Kementerian Kesehatan juga telah menerapkan skrining kesehatan jiwa dalam Program Cek Kesehatan Gratis serta pada pelayanan ibu hamil dan nifas. Dari skrining tersebut, ditemukan dugaan 1,2 persen gejala depresi dan 0,9 persen gejala kecemasan.
“Kita juga sudah memasukkan skrining kesehatan jiwa pada CKG dan pada pelayanan ibu hamil dan ibu nifas. Dan kita sudah menskrining 71,8 juta penduduk dengan hasil 1,2 persen dugaan gejala depresi serta 0,9 persen gejala kecemasan,” tutur dia.
Kementerian Kesehatan terus berkomitmen untuk memperkuat layanan kesehatan jiwa agar merata di seluruh wilayah di Indonesia.
“Tentunya akan diperlukan penguatan lebih dalam lagi untuk memperluas akses dan layanan kesehatan, terutama untuk kesehatan jiwa dan disabilitas di Indonesia bagi seluruh masyarakat,” pungkas Maria.
(Nadya Kurnia)
