Mei Sada
Ia menilai setiap perempuan berhak memperoleh produk sanitasi menstruasi yang aman dan layak, tanpa terkendala kondisi ekonomi.
Karena itu, Kementerian PPPA mendorong agar kebutuhan spesifik perempuan ikut diperhitungkan dalam perumusan kebijakan lintas sektor. Prinsip keadilan gender dan dampak kebijakan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar perempuan dinilai perlu menjadi bagian dari pertimbangan pemerintah.
Arifah berharap kebijakan terkait produk sanitasi menstruasi dapat mengakomodasi perspektif gender dan memastikan akses yang lebih setara terhadap pemenuhan hak kesehatan reproduksi.
Menurut Arifah, perhatian terhadap kebutuhan menstruasi bukan hanya persoalan kesehatan individu. Hal ini juga berkaitan dengan upaya menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung kesejahteraan perempuan.
“Sudah sepatutnya kita membangun kepedulian bahwa setiap perempuan berhak mendapatkan akses terhadap produk sanitasi menstruasi yang aman, layak dan terjangkau. Mari bersama-sama kita ciptakan lingkungan yang lebih peduli terhadap kesehatan perempuan,” ujarnya.
