Zakky Mubarok Santosa
IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan pencabutan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) merupakan bentuk pelaksanaan putusan Mahkamah Agung (MA).
Putusan tersebut memenangkan gugatan yang diajukan Subhan Palal. Yusril menyebut, setelah surat keterangan itu dicabut, tidak ada lagi landasan hukum yang dapat digunakan untuk mempertahankan keabsahan dokumen penyetaraan pendidikan yang diterbitkan pada 2019 tersebut.
Dia menerangkan, keputusan pencabutan tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 206 Tahun 2026 tentang Pencabutan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019.
Keputusan tersebut ditandatangani dan ditetapkan di Jakarta pada 11 November 2026 sebagai tindak lanjut atas putusan kasasi MA yang membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran.
"Surat Keterangan itu sudah dicabut dan putusan MA sudah final. Dengan demikian, penyetaraan pendidikan Pak Gibran batal dan surat keterangan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat," ujar Yusril dikutip dari keterangan resminya di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Yusril menekankan, pencabutan dokumen tersebut tidak bisa dipandang hanya sebagai keputusan administratif. Menurutnya, langkah itu merupakan bentuk pemenuhan kewajiban pejabat pemerintahan dalam menjalankan putusan pengadilan yang telah ditetapkan.
Kewajiban tersebut, lanjut dia, juga memiliki landasan dalam Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Aturan itu mengharuskan pejabat pemerintahan menjalankan putusan pengadilan berdasarkan amar yang telah ditetapkan.
Yusril berpandangan, pencabutan surat keterangan tersebut membuat tidak tersedia lagi langkah hukum untuk mempertahankan keberlakuan dokumen melalui perkara yang sudah diputus pengadilan.
Dia turut menjelaskan, dalam sengketa Tata Usaha Negara (TUN), pejabat pemerintahan yang bertindak sebagai tergugat tidak memiliki hak untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK).
"Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, hak mengajukan PK dalam perkara TUN hanya diberikan kepada pihak penggugat. Pejabat TUN yang menjadi tergugat tidak dapat mengajukan PK. Karena itu, dalam perkara ini tidak ada lagi jalan hukum untuk mempertahankan surat keterangan yang sudah dibatalkan oleh MA," kata Yusril.
Yusril menilai putusan kasasi MA tersebut telah mengubah kedudukan hukum persoalan penyetaraan pendidikan Gibran. Sebelumnya, surat keterangan itu menjadi salah satu dokumen yang digunakan untuk memenuhi ketentuan pendidikan. Namun, setelah pencabutan dilakukan, dokumen tersebut tidak lagi berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Yusril juga menyoroti dampak putusan tersebut terhadap ketentuan konstitusional mengenai persyaratan pendidikan untuk menduduki jabatan Wakil Presiden.
Dia menilai, apabila persyaratan pendidikan Gibran dianggap tidak terpenuhi akibat pembatalan penyetaraan ijazah, persoalan mengenai status jabatannya perlu mendapat perhatian serius.
"Kalau penyetaraan pendidikannya sudah batal, berarti sejak awal yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan pendidikan untuk menjadi Wakil Presiden. Konsekuensi hukumnya tentu harus dilihat dalam kerangka ketentuan konstitusi, apakah yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan," ungkap Yusril.
Di sisi lain, Yusril mengimbau seluruh pihak agar menghormati putusan pengadilan dan menyikapi persoalan tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dia menegaskan, kepatuhan terhadap putusan pengadilan merupakan bagian mendasar dari penerapan prinsip negara hukum sekaligus upaya menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.
(Nur Ichsan Yuniarto)
