Zakky Mubarok Santosa
Yusril menekankan, pencabutan dokumen tersebut tidak bisa dipandang hanya sebagai keputusan administratif. Menurutnya, langkah itu merupakan bentuk pemenuhan kewajiban pejabat pemerintahan dalam menjalankan putusan pengadilan yang telah ditetapkan.
Kewajiban tersebut, lanjut dia, juga memiliki landasan dalam Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Aturan itu mengharuskan pejabat pemerintahan menjalankan putusan pengadilan berdasarkan amar yang telah ditetapkan.
Yusril berpandangan, pencabutan surat keterangan tersebut membuat tidak tersedia lagi langkah hukum untuk mempertahankan keberlakuan dokumen melalui perkara yang sudah diputus pengadilan.
Dia turut menjelaskan, dalam sengketa Tata Usaha Negara (TUN), pejabat pemerintahan yang bertindak sebagai tergugat tidak memiliki hak untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK).
"Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, hak mengajukan PK dalam perkara TUN hanya diberikan kepada pihak penggugat. Pejabat TUN yang menjadi tergugat tidak dapat mengajukan PK. Karena itu, dalam perkara ini tidak ada lagi jalan hukum untuk mempertahankan surat keterangan yang sudah dibatalkan oleh MA," kata Yusril.
