Tangguh Yudha
IDXChannel - Pemerintah meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) mempercepat proses pengambilan keputusan dalam menangani indikasi ketidakwajaran maupun pelanggaran di pasar modal.
Langkah ini menjadi salah satu agenda reformasi pemerintah untuk memperkuat penegakan hukum sekaligus memulihkan kepercayaan investor terhadap pasar modal domestik.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo mengatakan, percepatan penanganan pelanggaran perlu diiringi dengan peningkatan transparansi dan komunikasi kepada publik mengenai langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan otoritas.
Menurutnya, BEI selama ini telah menjalankan fungsi penegakan hukum secara efektif. Namun, otoritas bursa perlu lebih aktif menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai proses dan keputusan yang diambil dalam menangani berbagai indikasi pelanggaran.
"Kami menyarankan agar BEI meningkatkan komunikasi mengenai aktivitas penegakan hukum yang dilakukan, sehingga masyarakat memperoleh informasi yang akurat mengenai proses dan keputusan yang diambil terkait penegakan hukum tersebut," kata Dradjad dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
