Tangguh Yudha
Dia menjelaskan, percepatan penegakan hukum merupakan salah satu dari tiga agenda utama reformasi pasar modal yang dibahas pemerintah bersama para pemangku kepentingan. Reformasi tersebut dilakukan untuk menjawab berbagai kekhawatiran investor, khususnya investor asing, sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap pasar keuangan Indonesia.
Agenda pertama adalah mengkaji berbagai kebijakan ekonomi dan reformasi guna meningkatkan valuasi perusahaan tercatat di bursa.
Untuk mendukung upaya tersebut, pemerintah akan mengoptimalkan peran Satuan Tugas Percepatan dan Debottlenecking dalam menyelesaikan persoalan regulasi serta menyederhanakan birokrasi di berbagai sektor ekonomi.
"Kami memiliki Satuan Tugas Percepatan dan Debottlenecking yang bertanggung jawab menangani persoalan regulasi dan penyederhanaan birokrasi di berbagai sektor ekonomi. Kami akan mengerahkan seluruh upaya untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan debottlenecking tersebut," ucapnya.
Adapun agenda ketiga adalah memperluas edukasi kepada para pemangku kepentingan dan investor mengenai pasar keuangan. Dradjad menilai, pemahaman masyarakat terhadap pasar modal dan sektor keuangan masih perlu ditingkatkan agar kepercayaan dan partisipasi investor dapat terus berkembang.
