Zakky Mubarok Santosa
IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan pencabutan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) merupakan bentuk pelaksanaan putusan Mahkamah Agung (MA).
Putusan tersebut memenangkan gugatan yang diajukan Subhan Palal. Yusril menyebut, setelah surat keterangan itu dicabut, tidak ada lagi landasan hukum yang dapat digunakan untuk mempertahankan keabsahan dokumen penyetaraan pendidikan yang diterbitkan pada 2019 tersebut.
Dia menerangkan, keputusan pencabutan tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 206 Tahun 2026 tentang Pencabutan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019.
Keputusan tersebut ditandatangani dan ditetapkan di Jakarta pada 11 November 2026 sebagai tindak lanjut atas putusan kasasi MA yang membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran.
"Surat Keterangan itu sudah dicabut dan putusan MA sudah final. Dengan demikian, penyetaraan pendidikan Pak Gibran batal dan surat keterangan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat," ujar Yusril dikutip dari keterangan resminya di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
