Zakky Mubarok Santosa
Pasalnya, dia menekankan untuk menyatakan suatu hal masuk ke dalam kategori indikasi makar memerlukan adanya alat bukti yang cukup kuat. Dia menjelaskan setelah adanya penelusuran, pihak terkait memastikan bahwa tindakan yang dilakukan empat jenderal polisi tersebut masuk ke tindak pidana makar.
"Sekarang sudah dapat dipastikan bahwa ini bukan sekadar penyadapan/intersepsi elektronik biasa, tapi mengarah kepada tindak pidana makar," kata dia.
Menurutnya, penyadapan terhadap Presiden dinilai memiliki dimensi hukum berbeda karena menyangkut kedudukan, keselamatan dan martabat seorang kepala tinggi pemerintahan.
"Tapi yang disadap ini bukan orang biasa, yang disadap ini Presiden! Presiden itu primus inter pares, melekat jabatan dan martabatnya. Karena itu, penyadapan terhadap Presiden tidak bisa dianggap penyadapan biasa. Harus dicari kaitannya dengan pasal makar (Pasal 191-193 KUHP), yaitu melumpuhkan Presiden atau membuat Presiden tidak dapat menjalankan tugas kewajibannya," tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyebut tim penyidik Bareskrim Polri terus mengumpulkan alat bukti serta memeriksa saksi-saksi secara intensif untuk memastikan unsur-unsur tindak pidana makar terpenuhi.
"Saat ini pendalaman terus dilakukan Bareskrim, alat bukti terus dihimpun, saksi-saksi diperiksa. Kami percaya Bareskrim menjalankan tugas secara profesional. Tidak ada tim penyidik baru dari pemerintah," kata dia.
(Nur Ichsan Yuniarto)
