Achmad Al Fiqri
IDXChannel – Sejumlah pengusaha dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tergabung dalam Asosiasi Mitra Badan Gizi Nasional Indonesia (AMBGN) mengeluhkan, penangguhan operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Penangguhan itu disebut berdampak bagi kehidupan investor dapur MBG. Hal itu diungkapkan Ketua Umum AMBGN sekaligus Koordinator Aksi, Sawaluddin Aweng, saat beraudiensi dengan Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurizal dan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari, di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (1/10/2026).
Sawaluddin mengatakan, para mitra telah mengeluarkan modal besar untuk mendukung pelaksanaan program MBG yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
"Mereka mengeluarkan uangnya miliaran rupiah untuk membangun dan mensukseskan program prioritas presiden yang namanya makan bergizi gratis," kata Sawaluddin.
Menurutnya, saat ini terdapat sekitar 13.000 dapur yang tidak beroperasi atau ditangguhkan. Ia menyebut kondisi tersebut berdampak besar terhadap para mitra yang telah menginvestasikan modal untuk membangun dapur SPPG.
"Saya ingin katakan kepada Republik ini, rakyat Indonesia hari ini ada menitipkan pesannya kepada saya untuk sampaikan kepada negara ini bahwa ada 26.000, Rp26 triliun yang sudah kami investasikan. Uang rakyat, Pak," ujarnya.
Sawaluddin mengatakan, para mitra rela berutang untuk membangun fasilitas dapur SPPG karena ingin mendukung program MBG. Ia menyebut, sebagian mitra kini menghadapi tekanan dari pihak yang memberikan pinjaman.
"Karena apa? Untuk mewujudkan cita-citanya, mendukung Presiden Prabowo dalam mensukseskan program makan bergizi gratis ini, menyiapkan fasilitas yang namanya dapur SPPG. Mereka rela berhutang, Pak," katanya.
Sawaluddin menyebut, para mitra harus menghadapi rentenir, penagih utang, hingga petugas bank karena dapur yang mereka bangun tidak dapat beroperasi.
"Mereka, Pak, ya, hari ini tidak ada yang berani pulang. Nggak ada yang berani pulang. Itu menunggu sama rentenir, ditunggu sama debt collector, ditunggu sama petugas bank," ujar Sawaluddin.
Menurutnya, persoalan semakin berat ketika terjadi kejadian luar biasa seperti dugaan keracunan dalam pelaksanaan MBG. Ia mengaku, mitra justru ikut mendapat tuduhan sebagai pihak yang melakukan kesalahan.
Sawaluddin pun menyoroti mekanisme penangguhan dapur SPPG ketika terjadi persoalan dalam pelaksanaan MBG. Ia pun mempertanyakan keputusan penangguhan dapur ketika kesalahan disebutnya berasal dari kepala SPPG, ahli gizi, atau akuntan yang bertugas dalam operasional.
"Jangan karena kelalaian kepala SPPI, kemudian kelalaian ahli gizi dan akuntan yang menyiapkan, menyajikan gizi kepada masyarakat, terjadi keracunan, masa panci kompor yang disuspen, Pak. Nggak masuk akal," ujarnya.
Kendati demikian, Sawaluddin meminta adanya kejelasan mengenai tanggung jawab dalam hubungan kemitraan antara BGN dan pengelola fasilitas SPPG. Ia juga meminta BGN dan DPR memberikan klarifikasi kepada masyarakat mengenai persoalan yang dihadapi para mitra.
"Tolong BGN kasih klarifikasi ke rakyat, pimpinan DPR kasih klarifikasi ke rakyat. Jangan kami dituduh. Kami pembela presiden, kami pembela pemerintahan. Kami ingin kepastian dari proses ini," kata Sawaluddin.
Merepons itu, Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa memastikan pihaknya bakal memfasilitasi pertemuan antara para mitra dengan Kepala BGN, Sudaryono. Meski begitu, DPR RI belum bisa menentukan waktu lantaran harus mencocokan jadwal.
"Jadi memang tuntutan mereka yang moratorium soal SPPG itu nah minggu depan pimpinan DPR akan memfasilitasi mereka untuk ketemu dengan Kepala BGN dengan Pak Sudaryono. Tentu karena kita juga ingin persoalan-persoalan yang di alami oleh mereka semua itu bisa kita selesaikan dengan baik," tutur Saan.
"Nanti kita waktunya nanti kita kasih dari kesekjenan nanti kita apa yang apa waktu pertemuan antara pimpinan DPR dengan Pak Sudaryono dengan presidium nanti waktunya menyusul ya. Karena itu harus kita cocokkan juga," katanya.
(kunthi fahmar sandy)
