Yuwantoro Winduajie
IDXChannel - Badan Gizi Nasional (BGN) menemukan adanya yayasan yang meminta setoran dana berdasarkan jumlah ompreng yang disalurkan kepada mitra pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), meski tidak terlibat dalam operasional maupun pembinaan dapur.
Temuan tersebut didapatkan BGN dalam proses registrasi untuk pembaruan perjanjian kerja sama dengan yayasan dan mitra pengelola SPPG di berbagai daerah.
“Adanya mitra yang kemudian sudah membangun dapur itu diminta untuk menyetorkan sejumlah uang per ompreng kepada yayasan, di mana yayasan ini tidak melakukan apapun, tidak memiliki kontribusi apapun tidak juga aktif di dapur, tidak melakukan pembinaan, tidak mempunyai kontribusi apapun terhadap jalannya dapur SPPG yang dinaungi oleh yayasan tersebut,” ujar Kepala BGN Sudaryono, Jumat (2/10/2026).
Menurut Sudaryono, kondisi tersebut perlu ditindaklanjuti karena dapat menimbulkan beban tambahan bagi mitra dan berpotensi memengaruhi kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dia menegaskan pengelolaan anggaran MBG harus diarahkan semaksimal mungkin untuk menghasilkan makanan yang berkualitas, memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat, serta dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
Karena itu, BGN membuka ruang bagi mitra yang merasa dirugikan untuk mengganti yayasan yang menaungi mereka apabila yayasan tersebut dinilai tidak memberikan kontribusi terhadap operasional dapur.
“Atas dasar efisiensi, keadilan, dan pemanfaatan anggaran MBG secara maksimal, kami memberikan ruang kepada mitra yang merasa dirugikan untuk mengganti yayasan yang menaunginya, terutama apabila yayasan tersebut tidak memberikan kontribusi terhadap jalannya dapur,” katanya.
Untuk mendukung proses tersebut, BGN telah menyediakan dua portal registrasi, masing-masing untuk yayasan dan mitra. Melalui mekanisme itu, mitra dapat mengajukan yayasan baru sekaligus menyampaikan bukti-bukti terkait persoalan atau kerugian yang dialami selama menjalankan kerja sama.
BGN akan memproses pengajuan tersebut sesuai ketentuan dan mekanisme registrasi yang berlaku. Langkah itu diharapkan dapat menciptakan hubungan kemitraan yang lebih sehat sehingga anggaran program MBG dapat dimanfaatkan secara optimal bagi penerima manfaat.
“Intinya kami ingin pelaksanaan MBG ini betul-betul uang yang tersalurkan itu dikonversi menjadi menu makanan yang kualitasnya baik dan diterima dengan baik, kandungan gizinya baik, pertanggungjawabannya baik, akuntabilitasnya baik dan transparan,” tuturnya.
(kunthi fahmar sandy)
