Felldy Utama
Dia meminta kementerian terkait tidak menunda sosialisasi kriteria resmi penerima BSU 2026 ke publik. Penetapan kriteria baku mendesak diterbitkan guna mencegah kerancuan informasi yang mengacu pada syarat penyaluran tahun-tahun sebelumnya.
“Pemerintah perlu memberikan kepastian kriteria resmi BSU 2026 dan jangan biarkan publik menggunakan asumsi tahun lalu. Kepastian informasi penting agar tak terjadi simpang siur di lapangan,” kata dia.
Dia juga menekankan, validasi data kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan serta verifikasi batas upah maksimal wajib diawasi secara mendalam. Sistem pencocokan data NIK dan keanggotaan dituntut akurat demi mengeliminasi celah kelalaian maupun salah sasaran.
“Yang kita inginkan sederhana, bantuan benar-benar diterima pekerja yang berhak tanpa ada kebocoran. Jangan sampai ada buruh yang memenuhi syarat justru terlewat dari pendataan,” ujarnya.
