BDMN Bergantung pada Integrasi MUFG
BDMN memiliki persoalan yang lebih dinamis karena kebutuhan free float dapat berubah seiring proses integrasi dengan MUFG Jakarta.
Struktur transaksi maupun pembelian saham dari pemegang saham yang tidak menyetujui aksi korporasi dapat memengaruhi jumlah saham yang masuk kategori publik.
Pembelian saham pemegang saham yang tidak menyetujui transaksi berdasarkan Pasal 52 POJK 41/2019 berpotensi mengurangi free float.
Di sisi lain, penerbitan saham baru kepada MUFG juga dapat menyebabkan dilusi kepemilikan publik.
Karena itu, struktur integrasi dan urutan aksi korporasi akan menentukan kebutuhan final BDMN untuk memenuhi ketentuan free float.