sosmed sosmed sosmed sosmed
get app
Advertisement

BEI Dorong Saham dalam Daftar HSC Perluas Kepemilikan Publik

Market news editor Tangguh Yudha
12/11/2026 15:45 WIB
BEI mendorong perusahaan yang masuk dalam daftar High Shareholding Concentration (HSC) untuk memperluas distribusi kepemilikan saham kepada publik.
BEI mendorong perusahaan yang masuk dalam daftar HSC untuk memperluas distribusi kepemilikan saham kepada publik. (Foto: IMG/Tangguh Yudha)
BEI mendorong perusahaan yang masuk dalam daftar HSC untuk memperluas distribusi kepemilikan saham kepada publik. (Foto: IMG/Tangguh Yudha)

IDXChannel - Bursa Efek Indonesia (BEI) mendorong perusahaan yang masuk dalam daftar High Shareholding Concentration (HSC), termasuk sejumlah emiten BUMN, untuk memperluas distribusi kepemilikan saham kepada publik. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi konsentrasi kepemilikan saham pada pihak tertentu sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat di pasar modal.

Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik mengatakan perusahaan yang masuk dalam daftar HSC diharapkan dapat mendistribusikan sahamnya secara lebih luas kepada masyarakat. Menurut dia, kepemilikan publik yang lebih merata merupakan salah satu prinsip penting perusahaan terbuka.

"Kami mendorong agar saham-saham yang ada di daftar HSC itu bisa mendistribusikan sahamnya dengan lebih baik kepada publik agar kepemilikannya tidak lagi terkonsentrasi. Karena tentu hakikat dari perusahaan publik adalah kepemilikan dan partisipasi publik yang lebih tinggi," katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Jeffrey menjelaskan, penentuan saham yang masuk dalam daftar HSC dilakukan berdasarkan metodologi yang ditetapkan oleh komite independen. Komite tersebut terdiri dari tujuh anggota, yakni empat anggota independen dan tiga perwakilan organisasi regulator mandiri (Self-Regulatory Organization/SRO).

"Dapat kami sampaikan bahwa metodologi HSC itu ditetapkan oleh komite yang anggotanya kebanyakan atau didominasi oleh independen. Jadi dari tujuh anggota komite, itu hanya ada tiga yang dari SRO, empat adalah anggota independen yang mewakili pelaku, kemudian mewakili KNKG, Komite Nasional Kebijakan Governance untuk memastikan bahwa tata kelola di dalam komite itu dijaga," ujarnya.

Halaman : 1 2
Advertisement
Advertisement