TIM RISET IDX CHANNEL
IDXChannel – Indonesia dinilai masih membutuhkan reformasi signifikan untuk menjawab kekhawatiran MSCI terkait transparansi pasar saham dan mencegah penurunan status dari Emerging Market menjadi Standalone Market.
Analis CGS International Sekuritas Indonesia (CGSI) Hadi Soegiarto mengatakan sejumlah reformasi telah diumumkan regulator sejak MSCI mengeluarkan peringatan pada 16 Oktober 2026.
Namun, langkah tersebut dinilai belum cukup untuk sepenuhnya menjawab persoalan yang menjadi perhatian MSCI.
“Isu utama yang perlu dijawab adalah apakah Indonesia dapat mengatasi berbagai persoalan tersebut sebelum MSCI kembali melakukan perubahan indeks terhadap saham-saham Indonesia,” tulis Hadi dalam riset CGSI yang terbit pada 28 Oktober 2026.
Menurut dia, setidaknya terdapat tiga kekhawatiran utama yang disoroti MSCI, yakni dugaan perdagangan terkoordinasi (coordinated trading behaviour), minimnya bukti penegakan aturan yang bermakna, serta keandalan data free float.
“Berdasarkan diskusi kami dengan perwakilan MSCI, kami menilai Indonesia masih perlu melakukan reformasi signifikan untuk mengatasi berbagai kekhawatiran tersebut dan mencegah penurunan status pasar,” tulis Hadi.
CGSI menilai rencana peningkatan pengawasan pasar dan penyempurnaan daftar High Shareholding Concentration (HSC) berpotensi membantu menjawab persoalan dugaan perdagangan terkoordinasi.
Namun, efektivitasnya masih bergantung pada pelaksanaan dan terobosan lebih lanjut dari regulator.
Di sisi penegakan hukum, CGSI melihat perkembangan penyelidikan serta sanksi terkait proses IPO PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN), serta pelanggaran perdagangan saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), dapat membantu menjawab kekhawatiran MSCI.
CGSI juga mencatat MSCI sebelumnya menyebut Turki telah menunjukkan kemajuan dalam penegakan aturan, meskipun transparansi dan keterbukaan informasinya masih tertinggal dibandingkan Indonesia.
Sementara itu, ruang perbaikan juga masih terbuka lebar terkait keandalan free float.
CGSI menemukan perbedaan cukup besar antara free float yang disesuaikan MSCI melalui Free Float Inclusion Factor (FIF) dengan angka free float yang dilaporkan sejumlah perusahaan di Indonesia.
“Meski kami memandang reformasi tersebut secara positif, kami meyakini langkah-langkah tambahan masih diperlukan untuk menjawab kekhawatiran MSCI dan mencegah penurunan status pasar Indonesia,” tulis Hadi.
Risiko arus keluar asing masih membayangi
CGSI menilai penurunan status pasar Indonesia tetap berpotensi menimbulkan tekanan terhadap pasar saham dalam jangka pendek, terutama melalui arus keluar dana asing.
Berdasarkan perhitungan CGSI, potensi arus keluar asing dapat mencapai USD11 miliar (Rp199,29 triliun) apabila Indonesia benar-benar diturunkan statusnya.
Angka tersebut terdiri dari potensi arus keluar pasif sekitar USD3,6 miliar dari dana terkait MSCI, USD1,6 miliar dari dana terkait FTSE dan S&P DJI, serta potensi arus keluar dana aktif sekitar USD6,5 miliar.
Estimasi arus keluar dana aktif tersebut setara dengan sekitar seperempat dari kepemilikan dana aktif di Indonesia berdasarkan data KSEI.
Namun, angka tersebut dikurangi arus keluar asing bersih sejak peringatan MSCI pada 16 Oktober 2026 yang telah mencapai hampir USD800 juta.
Meski demikian, CGSI menilai penurunan pasar dalam jangka menengah berpotensi lebih terbatas.
Imbal hasil dividen rata-rata konstituen MSCI Indonesia Standard Cap telah mencapai sekitar 9 persen, sementara valuasi forward P/E FY27F turun menjadi 8,9 kali.
Kondisi tersebut dinilai dapat memberikan bantalan terhadap potensi penurunan lebih lanjut, bahkan jika Indonesia akhirnya diturunkan menjadi Frontier Market atau Standalone Market.
Namun, CGSI masih berhati-hati terhadap tekanan jual asing dalam jangka pendek hingga MSCI mengambil keputusan pada atau sebelum Juni 2027.
Fokus pilihan saham bergeser ke dividen
Di tengah ketidakpastian tersebut, CGSI mengubah pilihan saham unggulannya dengan memberikan bobot lebih besar pada emiten berimbal hasil dividen tinggi dan perusahaan yang memiliki pendapatan dalam dolar Amerika Serikat (AS).
CGSI mengeluarkan PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) dan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) dari daftar top picks, serta memasukkan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI).
BBNI dinilai menarik karena diperdagangkan pada valuasi sekitar 0,8 kali P/BV untuk proyeksi tahun buku 2027 (FY27F) dengan proyeksi dividend yield FY27F mencapai 12 persen.
Daftar top picks CGSI saat ini terdiri atas BBNI, BBRI, ASII, AADI, UNVR, ISAT, EXCL, TINS, MAPA, dan WIIM. (Aldo Fernando)
Disclaimer: Keputusan pembelian/penjualan saham sepenuhnya ada di tangan investor.
