Rohman Wibowo
IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menyatakan dirinya beserta jajaran kementerian terkait bakal terjun langsung melayani warga sebagai pramuniaga Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih pada Oktober 2026.
Aksi ini menandai dimulainya fase awal operasional jaringan koperasi perdesaan secara nasional.
Keterlibatan langsung para pejabat negara tersebut disiapkan sebagai pembuktian nyata kepada masyarakat bahwa jaringan koperasi desa telah resmi beroperasi.
Pembagian tugas pelayanan di meja kasir dan etalase toko ini bakal melibatkan pimpinan kementerian lintas sektor hingga Menteri Koperasi.
"Dari puluhan ribu Kopdes yang sudah berjalan, tanggal 15 Oktober kami akan bagi tugas masing-masing jadi pramuniaga. Saya jadi pramuniaga di koperasi mana, Pak Ferry (Menteri Koperasi) jadi pramuniaga di mana, untuk memberikan bukti kepada publik bahwa koperasi kita sudah mulai berjalan bertahap sesuai harapan," kata Zulhas dalam jumpa pers di kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Sebelum jajaran menteri turun melayani pembeli, pemerintah memastikan seluruh posisi manajer pengelola gerai rampung ditempatkan per 1 Oktober 2026. Para manajer tersebut berstatus pegawai perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dengan masa kontrak dua tahun di bawah naungan BUMN pangan, PT Agrinas Pangan Nusantara.
Untuk mengimbangi beban tanggung jawab dalam memutar perekonomian di tingkat desa, tenaga pengelola profesional ini direkrut secara legal dengan skema penghasilan terpadu. Besaran upah bulanan tersebut dipatok dengan mempertimbangkan indikator upah minimum wilayah serta letak geografis lokasi penugasan.
"Statusnya tetap sebagai pegawai kontrak waktu tertentu selama dua tahun di bawah BUMN Agrinas Pangan dengan pendapatan antara Rp6,8 juta sampai Rp8,3 juta sesuai UMK. Tanggung jawabnya berat untuk mengembangkan ekonomi desa, dan mominal itu sudah mencakup semuanya," ujar Zulhas.
Zulhas menggarisbawahi kehadiran Koperasi Merah Putih memiliki mandat strategis yang membedakannya secara prinsipil dari toko kelontong swasta maupun pasar swalayan komersial. Lembaga ini difungsikan sebagai simpul infrastruktur logistik pemerintah untuk mendistribusikan program jaring pengaman sosial, subsidi energi, hingga komoditas pangan pokok.
Pendirian jaringan toko desa ini dirancang memiliki fungsi khusus yang membedakannya secara mendasar dengan gerai ritel modern swasta. Badan Pengelola BUMN atau Danantara telah menginstruksikan korporasi pelat merah terkait untuk mengikat kerja sama pasokan komoditas bersubsidi dan pembiayaan produktif.
"Koperasi ini kan bukan supermarket, tapi infrastruktur pemerintah yang menangani masalah subsidi dan bantuan. Karena itu BUMN sudah tanda tangan PKS (perjanjian kerja sama) agar per 1 Oktober pupuk langsung drop di situ, beras SPHP, bantuan pangan, gas 3 kilo, hingga agen BRI Link dan PNM Mekaar," ucapnya.
Melalui integrasi pasokan BUMN, gerai Kopdes tidak hanya menyalurkan barang subsidi fisik seperti pupuk tanaman, beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), bantuan pangan pangan rutin, serta tabung gas elpiji 3 kilogram. Fasilitas tersebut juga merangkap loket pembayaran tagihan listrik, layanan transaksi perbankan BRI Link, dan pembiayaan mikro PNM Mekaar berbunga subsidi.
Seluruh pengelola gerai ditargetkan telah menempati pos tugas masing-masing tepat pada hari pertama pembukaan operasional. Pemerintah pun menjadwalkan rapat pengawasan berkala bersama jajaran direksi perseroan negara untuk memetakan kesiapan gerai di lapangan.
"Penempatan manajer selesai 1 Oktober dan mereka langsung mulai bekerja. Lalu pada 7 Oktober kita akan evaluasi bersama deputi dan wakil-wakil para dirut untuk mengecek titik-titik mana saja yang sudah terisi," ujar Zulhas.
(NIA DEVIYANA)
