Rohman Wibowo
Kementerian Keuangan bersama kementerian teknis terkait masih mengkaji ambang batas kandungan gula per mililiter yang akan menjadi dasar pengenaan cukai. Pemerintah berupaya menyusun ketentuan tersebut dengan prinsip kehati-hatian agar kebijakan tidak menimbulkan disrupsi ekonomi, sekaligus mendorong industri melakukan reformulasi produk menuju kadar gula yang lebih sehat.
Skema tarif cukai juga masih dibahas secara intensif bersama Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Pembahasan tersebut mencakup penentuan ambang batas kandungan gula yang akan dikenai pungutan. Dengan demikian, meskipun target penerimaan telah ditetapkan, formula pengenaan cukai masih menunggu penyelesaian pembahasan.
"Besaran tarifnya kita dengan BKF masih membicarakan berapa besarannya sehingga belum tahu berapa kandungan yang akan dipungut untuk kandungan gulanya, tetapi besaran targetnya seperti tadi disebutkan ada sekitar Rp1,7 triliun," kata Djaka.
Rencana pengenaan cukai MBDK sebenarnya telah bergulir sejak 2016 dan berulang kali masuk dalam target dokumen APBN pada tahun-tahun sebelumnya. Namun, implementasinya kerap tertunda akibat sejumlah pertimbangan, mulai dari pemulihan daya beli masyarakat pascapandemi, dinamika iklim usaha industri makanan dan minuman, hingga perlunya penyiapan landasan hukum yang matang.
Dalam APBN 2027, pemerintah kembali memasukkan penerimaan dari cukai MBDK dengan target Rp1,7 triliun. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pengendalian konsumsi gula sekaligus penambahan penerimaan negara melalui instrumen cukai baru.
